Tata kelola anggaran negara yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara dikelola secara efesien dan efektif. Ini mencakup proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah yang efektif membutuhkan tata kelola keuangan yang dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik serta memungkin pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran. Banyak negara menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan Negara, termasuk korupsi yang merajalela, inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, dan kurangnya akuntabilitas pejabat publik. Korupsi dapat menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Peran masyarakat dan transparansi informasi adalah dua komponen penting yang dapat memperkuat tata kelola keuangan negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana dan mencegah korupsi. Untuk itu masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan anggaran negara seperti mengawasi program dana desa atau dana pembangunan daerah, masyarakat juga dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melaporkan penyalahgunaan dana, selain itu lembaga terkait juga bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara seperti Badan Pemerintahan Keuangan(BPK). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan Negara yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya.
Pemerintah juga menyatakan bahwa peran atau pasrtisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan cara memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan yang cenderung lebih kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan anggaran negara serta peran masyarakat juga harus bisa langsung berkontribusi dalam menentukan prioritas pengeluaran anggaran Negara.
