1 . Karakteriktik atau Kekhususan dari Administrasi Negara
Gerald E. Caiden mengemukakan 7 (tujuh) kekhususan atau karakteristik dari administrasi Negara antara lain:
- Kehadiran Administrasi Negara Tak Bisa Dihindari Organisasi-organisasi sosial lainnya dapat dibuat dan hancur setiap waktu, tetapi administrasi Negara tidak. Kehadiran atau eksistensi administrasi Negara lekat dengan eksistensi Negara. Selama Negara masih ada, maka administrasi negarapun tetap ada. Mereka yang bekerja dalam administrasi Negara mempunyai kewajiban seumur hidup untuk menyelesaikan tugas-tugasnya demi kepentingan public.
- Administrasi Negara Mengharapkan Kepatuhan. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain, administrasi Negara adalah satu-satunya yang memiliki monopoli kekuasaan pemaksa. Bagi organisasi lain untuk menegakkan legalitasnya, mereka harus menggunakan mekanisme administrasi Negara, yang berupa antara lain: lembaga-lembaga peradilan, sistem kepolisian, dan penjara.
- Administrasi Negara Mempunyai Prioritas. Hal-hal yang harus dilakukan oleh administrasi Negara adalah sangat beraneka ragam. Kepentingan-kepentingan public yang harus dilayani selaksa jumlahnya. Karenanya semuanya tidak bisa diselenggarakan secara serantak dengan tingkat yang sama tingginya. Karena iti administrasi Negara harus mempunyai prioritas dan mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan apa yang paling tepat.
- Administrasi Negara Mempunyai Kekecualian. Dilihat dari tujuan untuk memberikan pelayanan publik,administrasi Negara merupakan organisasi yang mempunyai tujuan yang amat besar. Disamping memperoleh manfaat berdasarkan ukuran ekonomi, administrasi Negara juga seringkali mengalami kerugian karena luas dan kompleknya organisasinya. Misalnya dalam bidang pendidikan, adalah kewajiban administrasi Negara untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi ini tidak bebarti bahwa semua kegiatan pendidikan yang begitu luasnya akan ditangani sendiri, sebaliknya dengan sikap realistis administrasi Negara memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut juga berkecimpung dalam dunia pendidikan. Adar administrasi Negara dapat bekerja secara efisien, efektif cekatan dan responsive ia memelurkan adanya kompetisi, control politik sarana swa-koreksi dan control sosial.
- Manajemen Puncak Administrasi Negara Adalah Politik Administrasi Negara diperintah oleh politik, tidak oleh kebijaksanaan ekonomi, kearifan sosial, maupun oleh kecermatan ilmiah. Setiap hal merupakan obyek politik, hamper-hampir tidak ada satu lembaga yang demikian peka terhadap. tekanan politik, kecuali administarsi Negara. Apa yang telah,sedang dan akan dikerjakan administrasi Negara merupakan hal yang menarik untuk diperdebatkan, penelitian dan ulasan politik.Dalam pandangan politik, semua aktivitas administrasi Negara merupakan bagian dari totalitas pemerintahan yang dimaksudkan untuk menjamin survival dan integritas unit politik. Ada keinginan yang kuat untuk memperbesar tanggung jawab pemerintah. Keinginan ini bisa dijabarkan dalam dua hal,yakni
-
- Mengurangi atau menghilangkan patronage/perlindungan dari dunia pemerintahan, dan
- Menciptakan suatu korp pegawai negeri yang netral dan kompetitif.Tujuannya adalah untuk membuat prosedur pemerintahan menjadi menarik. Thomas J. Davy mengemukakan ada 4(empat) orientasi administrasi Negara, yaitu:
- Orientasi manajerial
- Orientasi politik
- Orientasi psikologi
- Orientasi sosiologis
- Penampilan Administrasi Negara Sulit Diukur. Apakah yang diselenggarakan sudah tepat? Apakah pelayanan yang diberikan telah memuaskan? Kedua pertanyaan yang diarahkan kepada administrasi Negara benar-benar sulit untuk dijawab. Karena bagaimana caranya kita harus mengukur penampilan administasi Negara. Pada akhirnya kita akan setuju bahwa tingkat ketepatan dan tingkat kepuasan, adalah soal yang sangat bersifat subyektif. Tergantung pada cita rasa, persepsi dan kepentingan masing-masing. Kesulitan dalam mengukur penampilan administarsi Negara, nampaknya berasal dari dua sebab pokok
- Adanya warna politik pada kegiatan administrasi Negara;
- Luasnya obyek kegiatan administrasi Negara yang tidak terpengaruh oleh ukuran-ukuran obyektif.
- Lebih Banyak Harapan yang Diletakkan pada Administrasi Negara. Sekalipun tidak ada ukuran yang pasti dalam menilai penampilan administrasi Negara, dan ketidakmampuan administrasi negara untuk memuaskan semua pihak, namun public tetap menaruh harapan yang besar pada administrasi negara. Pejabat publik dipandang sebagai pengawal kepentingan umum, pengampu milik umum dan pemelihara hal-hal yang baik bagi umum. Dalam rasa ketidak senangannya, mereka tetap berharap bahwasetiap warga masyarakat akan diperlakukan secara umum, jujur dan konsisten.
- Identifikasi Administrasi Negara
Dibandingkan dengan organisasi lainnya, administrasi Negara mempunyai kekhusussan, yang tidak terdapat dalam/di tempat lain.Meskipun demikian seringkali administrasi Negara dan organisasi sosial mempergunakan metode dan teknik yang sama dalam mengelola organisasinya. Karena adanya kemiripan-kemiripan dengan lainnya, maka dipandang perlu untuk meletakkan identifikasi terhadap administrasi Negara. Gerald E. Caiden menawarkan lima identifikasi terhadap administrasi Negara, yang terdiri dari:
- Identifikasi Administrasi Pemerintah Identifikasi yang pertama ini bermaksud untuk mencoba mengenali administrasi negara dari aktivitas yang dilakukan.Apabila kita mengamati pada seluruh Negara yang ada di dunia,kemudian memperbandingkannya, segera akan terlihat bahwa untuk aktivitas tertentu ada persamaan, tetapi untuk sebagaian besar aktivitas lainnya berbeda. Munculnya perbedaan itu tiada lain disebabkan oleh lingkungan kulturalnya yang tidak sama.
- Identifikasi Organisasi Publik Identifikasi ini hendak mencoba mengungkapkanadministrasi Negara berdasarkan adanya lembaga-lembagapublik. Yang dimaksudkan dengan lembaga atau organisasi publik adalah lembaga yang diciptakan melalui hokum, dibiayai oleh negara dan stafnya merupakan pejabat-pejabat karier.Identifikasi semacam ini, benar-benar menggambarkan otorita publik, yang berada di bawah tilikan politik. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kebanyakan Negara, pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi soasial, dalam bentuk patungan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dalam Negara-negara dimana administrasi negara tidak sempurna dan masih diragukan kemampuaannya, pemerintah lebih suka jika lembaga-lembaga non pemerintah yang menjalankan pelayanan umum dan mempergunakannya sesbagai instrument untuk melaksanakan kebujakan publik.
- Identifikasi Orientasi Sikap Administrasi Studi identifikasi administrasi Negara berdasarkan orientasi sikap administrasi, sesungguhnya mencoba untuk membedakan administrasi negara dari eksekutif. Orientasi dari administrasi negara ke/pada publik. Administrasi negara terutama para pengambil keputusan dan perancang kebijakan, harus mempunyai pandangan publik dan pandangan ke masa depan. Sikap administrasi negara yang diorientasikan ke publik, ditandai oleh
1) Pandangan ke luar
2) perhatian pada pantula sosial
3) kesadaran akan nilai-nilai politik
4) cermin rasa kemasyarakatan
5) ekspresi tujuan-tujuan sosial
6) bukti rasa kemanusiaan
7) kepatuhan pada kebenaran
8) percaya pada masa depan
9) prihatin atas kemalangan masyarakat
10) menyadari tanggung jawab sosialnya
11) mengembangkan sikap tanggap
12) menyadari nilai-nilai yang diwakili.
- Identifikasi Proses yang bersifat khusus Identifikasi yang mencoba untuk mengena administrasi negara berdasarkan proses-prosesnya yang bersifat khusus atau unik, merupakan suatu pendekatan yang paling umum dipergunakan dalam analisa akademik mengenai administrasi negara. Proses-proses yang dianggap bersifat khusus bagi administrasi negara meliputi:
1) makna control politik dan pertanggunganjawab politik
2) mekanisme kekuasaan dan distribusi kekuasaan di antara
berbagai tingkat pemerintah
3) Sistem prestasi (merit system) dan kompetisi terbuka
4) Mengkonsolidasikan diri pada pengganggaran dan
akuntansi publik, usaha-usaha publik, perencanaan nasional
dan administrasi pemerintah daerah.
- Identifikasi Aspek Publik Identifikasi ini dipandang sebagai pendekatan yang paling mutakhir. Pusat perhatian diletakkan pada pelayanan barang dan jasa public ; tidak dalam pengertian manajemen, tetapi lebih ditekankan pada hakikat publiknya. Jadi sifat publik (publicness) lekat dengan aktivitas administrasi Negara.
DAFTAR PUSTAKA
- Syafiie, I. K. (2016). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka
- Cipta. Nasucha, C. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan
- Praktik. Grasindo. Jakarta Osborne, David & Ted Gaebler. 2005. Mewirausahakan Birokrasi,
- Reinventing Government. PPM. Jakarta Pasolong, Harbani, 2013. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
